Sudah 48 Tahun Freeport Merampok Harta Bumi Papua
Add caption |
Jakarta - Kisruh perpanjangan kontrak berujung
terbongkarnya rekaman 'papa minta saham' PT Freeport yang tengah
bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR cukup menyita perhatian
publik.
Berbicara soal keberadaan PT Freeport, Koordinator Pusat Front
Nasionalisasi Freeport (FNF), Ida Bagus Arief menilai, perekonomian
dunia saat ini seperti dikendalikan korporasi melalui skenario untuk
menguasai sumber-sumber daya alam di berbagai belahan dunia, termasuk di
Indonesia.
Fenomena tersebut kata dia, terjadi di Indonesia dengan keberadaan
Freeport. Di mana pemerintah seperti tidak berdaya dengan keinginan
Freeport terkait keinginan untuk perpanjang kontrak.
"Situasi negara kita sekarang mundur kembali pada masa penjajahan.
Terbukti dengan adanya intervensi dari modal asing. Negara kita sekarang
sudah sepenuhnya dikolonisasi (oleh Freeport-red)," kata Ida, Rabu
(9/12/2015).
Menurutnya, eksploitasi emas oleh Freeport di tanah Papua sejak tahun
1967 silam hanya memberi segelintir keuntungan saja bagi rakyat Papua
khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
"Sudah 48 tahun PT Freeport Indonesia merampok harta dan merusak bumi
Papua. Dari total produksi PT Freeport Indonesia, Indonesia hanya
mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham sembilan persen dan
royalti sebesar satu persen," sesalnya.
Ia menilai pertambangan emas dan tembaga Freeport jelas tidak memberi
kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Papua. "Justru Provinsi Papua
menjadi provinsi yang miskin dan terbelakang," katanya.
Adapun mengenai keberadaan aparat keamanan di Papua, menurutnya itu
hanya untuk melindungi kepentingan Freeport sendiri. Bukan melindungi
kepentingan rakyat Papua.
"Militer di sana menjaga beroperasinya tambang emas dan tembaga yang dilakukan Freeport atas tanah Papua," kata dia.
Pihaknya pun mendorong pemerintah menasionalisasi perusahaan tambang
yang berada di Papua tersebut. Pembentikan FNF sendiri lanjut Ida,
bertujuan menuntut keseriusan elite politik membangun kedaulatan negara.
Pasalnya, hingga saat ini FNF menganggap kisruh politik di MKD DPR
seperti drama.
Komentar
Posting Komentar